Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memaparkan kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak 2018 dalam rapat konsultasi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), Jaksa Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/1) di Gedung Nusantara II DPR RI.

Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada sebesar 12,2 triliun. Terkait personil, dari 171 daerah terdiri dari 85 Komisioner KPU Provinsi, 574 Komisioner KPU Kabupaten, dan 195 Komisioner KPU Kota, total 854 orang, dan dibantu Pegawai Negeri Sipil (PNS) organik dan yang dipekerjakan.

“Persoalannya, terdapat komisioner KPU di 351 daerah yang habis masa periodenya dan harus diganti berdekatan dengan hari pemungutan suara. Berbeda dengan UU yang lama, rekrutmen dilaksanakan setelah tahapan selesai, pada UU baru tidak ada ketentuan tersebut. Bisa saja mereka  terpilih kembali, asal belum dua periode, namun bisa juga orang baru semua,” papar Arief.

Arief juga menjelaskan terkait data pemilih, untuk 171 daerah diperkirakan sebesar 163.146.802 pemilih, hampir 80 persen dari pemilih nasional yang diperkirakan 197 juta pemilih, tambah Arief. Untuk membuat data pemilih ini valid, KPU akan melaksanakan “Gerakan Coklit Serentak” nasional pada tanggal 20 Januari 2018.

Untuk pencalonan, update terakhir pasangan calon (paslon) yang mendaftar di 171 daerah sebanyak 573 paslon, melalui dukungan partai politik 443 paslon dan 130 perseorangan, namun hanya 569 paslon diterima dan 4 paslon ditolak. Calon kepala daerah laki-laki 524 orang dan perempuan 49 orang, sedangkan calon wakil kepala daerah laki-laki 521 orang dan perempuan 52 orang, total 1.146 calon. Sementara itu potensi paslon tunggal 13 daerah, KPU akan memperpanjang masa pendaftaran, apabila masih 1 paslon juga maka KPU menetapkan pilkada daerah tersebut dengan 1 paslon.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan pilkada 2018 ini aroma dan tahapannya beriringan dengan pileg dan pilpres. Pemerintah mengapresiasi KPK, Kapolri, dan Bawaslu yang telah memetakan indeks kerawanan pilkada. Pemerintah menginginkan independensi penyelenggara pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta tingkat partisipasi tinggi dengan terget diatas 78 persen.

Terkait kerawanan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian merencanakan operasi bersama satuan tugas terkait, seperti TNI dan Pemda, dengan melibatkan 191 ribu polisi, 70 ribu TNI, dan 80 ribu Linmas. Polri juga akan melakukan langkah proaktif, bukan represif, mengingat situasi politik akan menghangat, Polri akan menjaga agar tidak terlalu panas dan meledak. Untuk itu cooling system harus berjalan bersama tokoh-tokoh masyarakat yang peduli pilkada damai dan aman.

“Polri ada pengawasan internal agar anggota tetap netral. Pengawasan eksternal, Polri akan jaga agar penegak hukum tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Untuk itu, saya mengusulkan ketika paslon sudah ditetapkan KPU, maka proses hukum baik saksi maupun tersangka ditunda dulu hingga pilkada selesai, baru dilanjutkan, kecuali OTT,” terang Tito.

Mewakili Jaksa Agung, Jampidsus menyampaikan akan ada posko di seluruh Indonesia untuk melakukan pemantauan sebagai deteksi dini. Kemudian juga mengefektifkan sentra gakumdu dengan SDM yang berpengalaman, mengingat penanganan pemilu ini berbeda karena waktu hanya 51 hari hingga putusan, yang penting ada prinsip-prinsip tidak ada ego sektoral.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan kesiapan Bawaslu yang sudah membentuk panwas hingga kecamatan, kemudian pada tanggal 17 Januari 2018 terbentuk hingga desa/kelurahan, mengingat tanggal 20 Januari 2018 dilaksanakan coklit. Bawaslu juga telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo terkait kampanye hitam di media sosial, dan membuat peraturan bersama dengan Kapolri dan Kejagung terkait sentra gakumdu. (Arf/red. FOTO Dosen/Humas KPU)